Nasional

Saya Sudah Lama Berpikir Itu Singgung Wacana Pembebasan Napi dari Yasonna Mahfud MD

Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentarnya terkait pembebasan narapidana umum sebagai upaya mencegah penularan Covid 19 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Mahfud mengatakan wacana pembebasan narapidana umum sebetulnya sudah lama ia suarakan. "Sebenaranya kita sudah lama berpikir itu (pembebasan narapidana)."

"Saya di tahun 2004 2008 sudah berbicara itu di DPR," katanya dikutip dari channel KompasTV, Senin (6/4/2020). Mantan pimpinan MK ini menjelaskan wacana tersebut berasal saat dirinya berkunjung ke lembaga pemasyarakatan (lapas) di berbagai daerah di Indonesia. Mahfud mengaku prihatin dengan kondisi lapas yang melebihi kapasitasnya.

"Saya berkunjung diberbagai lapas di Indonesia, itu berdesak desakan kasian betul," imbuhnya. Overload kapasitas lapas tetap terjadi, meskipun pemerintah setiap tahunnya menambah kapasitasnya serta menambah anggaran. Mahfud menyebut apa yang diwacanakan Menteri Yasonna adalah langkah yang bisa dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut.

"Saya kira bagus yang dilakukan Bapak Yasonna dibuat pembebasan bersyarat terharap orang orang yang seperti itu." "Ke depannya kita akan mengatur secara lebih detail, secara lebih manusiawi lagi, permasalah penghuni lapas ini," kata Mahfud. Mahfud menjelaskan, saat ini adalah momentum untuk memperbaiki permasalahan kelebihan kapasitas lapas di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM,Yasonna Laoly, menjelaskan simpang siur informasi di masyarakat terkait wacana pembebasan pelaku tindak pidana korupsi di tengah pandemi coronavirus disease (Covid) 19. Dia mengusulkan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Tetapi, kata dia, upaya pembebasan narapidana korupsi, terorisme, dan bandar narkoba dengan cara merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 itu diberikan secara ketat.

Dia mencontohkan, untuk narapidana kasus narkotika hanya yang masa tahanan mulai dari 5 sampai 10 tahun. Sehingga, bandar narkoba yang pada umumnya divonis 10 tahun tidak termasuk yang dibebaskan. Selain itu, dia mengungkapkan, untuk narapidana kasus korupsi yang berumur di atas 60 tahun dan sudah menjalani dua per tiga masa tahanan berdasarkan pertimbangan daya tahan tubuh lemah.

"Sayangnya, banyak beredar kabar di publik dari pegiat antikorupsi seolah napi kasus korupsi yang umur 60 tahun ke atas pasti bebas," ujar Yasonna, dalam keterangannya, Sabtu (4/4/2020) malam. Dia membantah meloloskan narapidana kasus korupsi. "Saya disebut mau meloloskan napi korupsi dan kasus korupsi. Seperti sudah beredar beberapa waktu lalu di media massa. Itu tidak benar," ujar Politisi PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAMYasonna Laolymengusulkan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Upaya itu dilakukan untuk mengatasi over capacity (kelebihan penghuni) di rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Kondisi over capacity itu mengkhawatirkan di tengah situasi pandemi coronavirus disease (covid) 19.

"Perkiraan kami adalah bagaimana merevisi PP 99 dengan beberapa kriteria ketat yang dibuat sementara ini," kata Yasonna, dalam sesi rapat kerja virtual dengan Komisi III DPR RI, Rabu (1/4/2020). Dia menjelaskan, kriteria pertama, narapidana kasus tindak pidana narkotika yang masa hukuman di antara 5 sampai 10 tahun dan telah menjalani dua per tiga dari masa hukuman pidana. "Kami berikan asimilasi di rumah. Diperkirakan 15.482 per hari ini. Data mungkin bertambah hari bertambah jumlah," ujar Politisi PDI perjuangan itu.

Untuk kriteria kedua, narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun dan telah menjalani dua per tiga dari masa hukuman pidana. "(Jumlah, red) sebanyak 300 orang," kata dia. Kriteria ketiga, dia mengungkapkan, narapidana yang melakukan tindak pidana khusus, yang sedang menjalani sakit kronis.

Untuk kriteria ini, dia menegaskan, harus ada surat keterangan dari dokter di rumah sakit pemerintah. "Narapidana tindak pidana khusus dengan kondisi sakit kronis dan dinyatakan dokter rumah sakit pemerintah yang telah menjalani dua per tiga dari masa hukuman pidana. Sebanyak 1457 orang," ujarnya. Kriteria terakhir, narapidana warga negara asing (WNA).

"Napi asing, karena ini juga tidak boleh diskriminasi ada 53 orang," kata dia.

About Author

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.

Comment here