Bisnis

Ini Tanggapan Elite PKS Ahok Disebut Akan Jadi Bos BUMN

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyarankan agar mantan Gubernur DKI JakartaBasuki Tjahaja Purnama (Ahok)mundur sebagai kader partai di PDI Perjuangan jika dia jadi diangkat sebagai direksi atau komisaris BUMN. Atau sebaliknya, Ahok menolak jabatan pimpinan BUMN. Namun semuanya menurut dia, diserahkan kepada Ahok untuk memutuskan jalan mana yang dipilihnya.

Jika Ahok memilih menjadi pimpinan BUMN, maka dia harus melepas posisinya sebagai kader PDI Perjuangan. "Kalau mau jalur politik, ya di jalur politik. Jangan di jalur yang lain,” tegas Mardani. Sikap tegas Ahok itu diperlukan sebagai edukasi kepada publik.

"Intinya ikuti aturan mainnya. Karena aturan main dibuat dalam rangka agar tidak adaconflict of interest. Ada aturan yang nanti menjaga BUMN tersebut betul betul untuk kepentingan bangsa rakyat negara," jelas anggota DPR RI ini. Pimpinan DPR: Silakan Kementerian BUMN Kaji Status Basuki Tjahaja Purnama Ahok sebagai mantan narapidana (napi) dipermasalahkan saat dirinya dikabarkan akan menjadi petinggi perusahaan di BUMN.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menilai Kementerian BUMN harus mengkaji aturan mengenai pemilihan bos BUMN. "Silakan Kementerian BUMN mengkaji secara filosofinya kemudian secara dampaknya, kemanfaatannya dan sebagainya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2019). Menurut politikus Golkar itu, Kementerian BUMN memiliki hak serta kewenangan dalam menempatkan seseorang di pimpinan BUMN.

Namun, pemilihan tersebut harus didasari aturan yang berlaku. Termasuk status Ahok yang merupakan kader PDI Perjuangan, "Kalau sebagai komisaris atau direksi kan harus itu (mundur dari PDIP) secara aturan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan memimpin perusahaan BUMN. Namun, kabar tersebut disoroti beberapa pihak lantaran status Ahok yang merupakan mantan napi. Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan menilai dalam mengangkat pejabat negara banyak kriteria yang harus diperhatikan.

Menurutnya faktor integritas dan perilaku atau behavior penting untuk diutamakan. "Salah satunya menyangkut masalah integritas, behavior juga merupakan pertimbangan. Sekalipun ini wewenang eksekutif, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (14/11/2019). Syarief mencontohkan Komisi Pemilihan Umum yang memperhatikan keinginan masyarakat dalam menyelenggarakan Pemilu. KPU melarang eks Narapidan koruptor maju sebagai Caleg. Seharusnya dalam menarik orang bergabung dengan perusahaan negara juga memperhatikan hal hal tersebut.

"Kalau saja Pilkada diberlakukan demikian, itu menjadi contoh bahwa KPU sangat memperhatikan faktor faktor yang mendapatkan perhatian dari masyarakat," pungkasnya.

About Author

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.

Comment here